peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah. Nomor. peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah

ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017. Jenis Peraturan : Peraturan Presiden: Jenis Singkatan Peraturan : PERPRESKetentuan Penutup. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan. ABSTRAK: Menimbang a. PP No. Judul. 2019. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; 5. Pengelolaan barang milik daerah men-jadi sangat penting dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terdiri dari 118 Pasal METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Daerah; c. BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - DESA. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3),. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu adanya. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. ABSTRAK: a. BAB 1 KETENTUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik. Jenis. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah T. NOMOR 6 TAHUN 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/perubahan kembali; b. U. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka guna tertib. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang. TENTANG DATABASE PERATURAN. Ak. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan: a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang PengelolaanBarangMilikDaerah(LembaranDaerah Nomor1Tahun2020,TambahanLembaranDaerah Nomor48);Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Nomor Peraturan: 4: Tanggal Penetapan: 2021-06-17: File Produk Hukum: Perda_4_2021. 06/2016, BN. Judul. bahwa berdasarkanpe rtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Mengingat : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik. 27 Tahun 2014, PP No. , Disini ; Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 55/PMK. Pengelolaan Barang Milik Daerah. E. Login. 3K views • 20 slides Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah • Permendagri No. Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 19. TENTANG DATABASE PERATURAN. 19. Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 22. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39, Pasal 116, Pasal 124, Pasal 130, Pasal 135, Pasal 139 dan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan,. Pengelolaan Barang Milik Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak Pengaturan pengelolaan BMD dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah yangTENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah. ABSTRAK: bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD dan Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, perlu menyusun mekanisme pemberian insentif pengelolaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Permendagri No 63 Tahun 2020. U. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. untuk mewujudkan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 5533 ); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang. 64 Tahun 1958; UU No. Subjek. MATERI POKOK PERATURAN. Undang-Undang Nomor 9 Tahun. Nomor. 2020. Pada tanggal 24 April 2014 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana pada Peraturan. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola. Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan rumah. Mengingat: 1. 27. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola . Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Nomor Peraturan. Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. 61 Tahun 1958, UU No. Peraturan Daerah (PERDA) NO. tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten. 38, LN. Tempat Penetapan. bahwa Pemerintah Daerah dalam mengelola barang milik. ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS atau BSG. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara; Mengingat : 1. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. 06/2012 tentang Tata. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 4. ( Klik Untuk Membuka/Download Dokumen) 022. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2006. Jenis. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kuasa kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Walikota; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Beritatentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Beras al dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi 1. Peraturan Walikota (PERWALI) NO. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentua n Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusanahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. bahwa dengan telah. Untuk menyebarluaskan informasi hukum terkait peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu PP Nomor 27 Tahun 2014 kepada seluruh Pemeriksa dan Pelaksana BPK baik di Pusat maupun BPK Perwakilan, Ditama Binbangkum menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Barang Milik Negara; Mengingat : 1. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6. Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ditegaskan bahwa Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;. Ganti Rugi dan Sanksi 18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan tidak berlaku. ABSTRAK: Menimbang : a. 588, : 31 Hlm. Penambahan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018. 4. 23 Tahun 2014, PP No. bahwa pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa pp no. Bahasa. Peratur an Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penge lolaan Barang Milik Daerah; b. bahwa untuk tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana diamanatkan Pasal 510 ayat (1) Peraturan Daerah. , M. Largest Font. PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tentang. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. PERATURANPEDIA. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Dokumen Peraturan : PERDA No. untuk melaksanakan. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; Informasi Tersedia Setiap Saat. 2020. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pejabat Pengundangan. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 2 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018. 2. Peraturan Perundang-undangan. Setiap daerah memiliki barang atau aset yang disebut barang milik daerah (BMD). Ketentuan mengenai pengelolaan barang milik daerah telah diatur secara singkat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022. 62030. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 24 Peraturan Menteri Keuangan Nom or 96/PM K. Tematik. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan MilikPemerintah Kabupaten Bandung; Mengingat : 1. 83/PMK. 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah; 18. 4855, LL SETNEG : 10 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerahtentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4. Jawa Timur No. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN. 10. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, materi kali ini tidak membahas semua siklus pengelolaan BMD melainkan hanya aspek penilaian, penatausahaan, dan ganti rugi. Peraturan Presiden Nomor 28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Phone: 0813 8098 9013, 0821 1310 8322 BBM : D7BC3D6E, 22A1E8D5. 25. 2008 No. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentangNomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerahperlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;. UUD 1945, UU No. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2019. bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal sehingga dapat terkelola dengan baik, efektif, efisien dan ekonomis; b. Peraturan Walikota (PERWALI) NO. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 5.